KB DI ERA OTONOMI DAERAH

Seiring dengan semangat desentralisasi, melalui Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001, pengelolaan program KB dilaksanakan secara otonomi oleh pemerintah daerah sejak akhri 2003. Konsekuensinya, program KB dengan seluruh perangkatnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota. Sejak otonomi program KB dilaksanakan awal 2004 lalu program dan kelembagaan KB telah memperoleh komitmen tinggi dari beberapa pimpinan kabupaten/kota, namun masih ada sebagian lainnya belum memberikan dukungan kuat terhadap program dan kelembagaan KB.

SELAYANG PANDANG PROGRAM KB

Untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Indonesia telah melakukan inisiasi sejak tahun 1966. Ketika itu Indonesia bersama sejumlah pimpinan negara menandatangani Declaration of Population. Deklarasi itu merupakan komitmen politis yang kuat dari pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan awal pencanangan Program KB secara nasional. Deklarasi tersebut antara lain mengamanatkan bahwa masalah kependudukan merupakan faktor penting dalam perencanaan pembangunan nasional, jika pemerintah masing-masing negara hendak mencapai tujuan ekonomi dalam usaha memenuhi cita-cita rakyat.