Jumlah penduduk yang semula diprediksi mencapai 234 juta tahun 2000, dengan program KB dapat ditekan hanya 204 juta. Ini berarti terjadi kelahiran tertunda sebesar 30 juta penduduk. Kelahiran tertunda (birth averted) sebanyak itu merupakan jumlah yang sangat bermakna bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia untuk menghemat anggaran biaya pembangunan.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Ascobat Gani dari Universitas Indonesia di Jakarta sebagai sampel menunjukkan bahwa “ternyata nilai manfaat KB masih jauh lebih besar daripada nilai biaya”. Kesimpulan ini diperoleh setelah melakukan cost-benefit analysis terhadap pelaksanaan program KB di DKI Jakarta selama kurun waktu 1990-2000.
Sebuah studi yang dilakukan oleh Ascobat Gani dari Universitas Indonesia di Jakarta sebagai sampel menunjukkan bahwa “ternyata nilai manfaat KB masih jauh lebih besar daripada nilai biaya”. Kesimpulan ini diperoleh setelah melakukan cost-benefit analysis terhadap pelaksanaan program KB di DKI Jakarta selama kurun waktu 1990-2000.
Selama kurun waktu itu, DKI Jakarta berhasil mencegah kelahiran sebanyak 1.818.270 penduduk. Jika kelahiran itu terjadi, maka untuk kebutuhan pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar saja, Pemerintah dan masyarakat DKI harus mengeluarkan biaya masing-masing sebesar Rp. 2,59 triliun untuk pendidikan dasar dan Rp. 3,3 triliun untuk pelayanan kesehatan dasar. Perhitungan ini belum termasuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan lanjutan.
Dapat diperkirakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, perumahan dan sebagainya untuk 30 juta kelahiran di seluruh Indonesia yang berhasil dicegah selama 30 tahun terakhir melalui program keluarga berencana.
Ini sebagai justifikasi yang rasional bahwa program KB memiliki nilai manfaat ekonomi yang tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar